Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) akan terus memaksimalkan sistem pelayanan secara digital. Hal ini karena sistem tersebut terbukti mendongkrak realisasi pendapatan di tahun 2022.
“Keberhasilan over target realisasi pendapatan 2022 sebesar 103,14 persen menjadi gambaran baiknya manajamen pendapatan daerah disamping tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang semakin meningkat di tahun 2022.” Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik di Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Mason Pine, Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut Dedi mengungkapkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tercermin dalam penggunaan digitalisasi pembayaran pajak dalam SAMBARA atau Samsat online sebanyak 741.000 transaksi dengan penerimaan sebesar Rp685 miliar ditahun 2022.
Dedi optimistis provinsi Jawa Barat bisa meraih indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan ajang championship terbaik di tahun 2023 ini. Optimisme ini didasarkan pada tingginya komitmen Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan jajaran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta didukung oleh pihak perbankan sehingga ETPD di Jabar bisa lebih baik di tahun 2023.
Rapat Koordinasi TP2DD dibuka oleh Sekretaris Daerah provinsi Jawa Barat, Ir. Setiawan Wangsaatmadja dan didampingi oleh Deputi Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat.
Salah satu poin yang dibahas adalah predikat ketiga terbaik yang diraih oleh provinsi Jawa Barat sebagai daerah dengan digitalisasi pemerintahan, setelah Provinsi Bali dan Yogyakarta. Predikat ini diberikan oleh Kemenko Perekonomian.
Kemenko Perekonomian menyatakan dari sisi outcome yang dihasilkan, provinsi Jawa Barat dinyatakan sebagai yang terbaik jika dibandingkan dengan provinsi Bali dan Yogyakarta. Artinya, input data dari sisi proses harus dibenahi karena realisasi atau outcome digitalisasi Jawa Barat terbaik diantara provinsi lain.
Tim TP2DD provinsi Jawa Barat dan Kepala Bapenda atau BPKAD se Jawa Barat hadir dalam rakor, lalu dihadiri undangan lain dari Polda Jabar, Polda Metro, PT Jasa Raharja, Perbankan dan beberapa akademisi.
Saat Rakor, 27 kabupaten dan kota serta Bapenda Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mempercepat digitalisasi daerah di tahun 2023 pada semua sektor pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani dan akuntabel.
Sumber: https://bapenda.jabarprov.go.id/2023/02/14/digitalisasi-pembayaran-guna-mendongkrak-pendapatan/
Komentar
Posting Komentar