Digitalisasi Usaha Mikro

Upaya meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terus dilakukan agar pelaku usaha sektor ini lebih berperan dalam perekonomian nasional. Terbaru, pemerintah merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada 2 Februari 2021. PP ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada UU Cipta Kerja, Koperasi, dan UMKM memang mendapatkan porsi signifikan. Keluarnya aturan turunan tersebut diharapkan bisa membuat kepastian usaha di level koperasi dan UMKM kian membaik. Proses perbaikan kualitas UMKM ini dilakukan mulai dari hulunya, yakni data. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki seperti dikutip dari situs resmi Kemenkop UKM mengungkapkan, dengan PP tersebut nanti pemerintah akan membuat basis data tunggal UMKM yang akan digunakan untuk mengambil berbagai kebijakan strategis. Dalam hal ini, pemerintah tidak sendiri. Pihak kement...

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan, digitalisasi usaha mikro dapat berkontribusi mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dina mengatakan, program bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada mereka yang terdampak pandemi merupakan langkah strategis untuk meminimalisir dampak pandemi kepada mereka. Namun perlu dipikirkan upaya yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan. “Pendampingan digitalisasi seharusnya memprioritaskan daerah dengan indeks digital literasi yang masih rendah di bawah rata-rata nasional. Daerah tersebut di antaranya adalah Provinsi Lampung, Papua, dan Papua Barat menurut data Indeks Literasi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020,” terang Dina dalam keterangan tertulis, Jumat (19/2/2021). Ia melanjutkan, pendekatan untuk mengatasi kemiskinan sepatutnya tidak hanya dilakukan dengan memberikan bantuan sosial tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan mata pencaharian. Berdasarkan data BPS 202...

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, digitalisasi usaha mikro dapat berkontribusi mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Peneliti CIPS Siti Alifah Dina mengatakan, program bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada mereka yang terdampak pandemi merupakan langkah strategis untuk meminimalisir dampak pandemi kepada mereka. Namun perlu dipikirkan upaya yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan. Ia melanjutkan, pendekatan untuk mengatasi kemiskinan sepatutnya tidak hanya dilakukan dengan memberikan bantuan sosial, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan mata pencaharian. Berdasarkan data BPS 2020, jumlah pekerja informal turut meningkat sebesar 4,59 persen sejak Agustus 2019 hingga Agustus 2020 menjadi 77,68 juta orang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Di antara jumlah tersebut, terdapat pula pengusaha mikro yang belum memiliki izin. Sebesar 79 persen usaha mikro bersifat informal menurut data dari International Finance Corporation (IFC) di t...

Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan proses digitalisasi kepada pelaku usaha mikro dapat membantu penyediaan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Ujungnya diharapkan memberi katalis positif terhadap perekonomian. Dina mengatakan pendekatan ini penting karena upaya untuk pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya bergantung kepada bantuan sosial, tetapi juga upaya menjaga keberlangsungan mata pencaharian. Program bantuan sosial yang diberikan pemerintah merupakan langkah strategis untuk meminimalisir dampak pandemi. "Namun perlu dipikirkan upaya yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan," katanya, dilansir dari Antara, Jumat, 19 Februari 2021. Menurut dia, proses digitalisasi dengan sistem teknologi informasi seperti bergabung dengan e-commerce atau media sosial telah terbukti membuat pelaku usaha mikro dapat bertahan selama pandemi covid-19 dan mampu membuka akses pasar baru. Ke depan, proses ini dapat lebi...