Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label #PSBB

Pemkab Lebak bantu pasarkan produk kerajinan UMKM

Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten membatu memasarkan produk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar produk kerajinan  masyarakat berkembang di tengah pandemi COVID-19. "Kita memasarkan produk UMKM itu di Plaza Lebak milik pemerintah daerah," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Hj Yudawati di Lebak, Minggu. Saat ini, omzet pendapatan pelaku UMKM menurun drastis hingga 90 persen, bahkan di antaranya terancam gulung tikar.Di mana pengunjung atau konsumen relatif dibatasi dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Produk UMKM di Plaza Lebak dijual berkisar Rp40 ribu hingga Rp300 ribu dan tertinggi kerajinan busana batik lokal. Untuk itu, Pemda Pemerin ingin  menyelamatkan pelaku usaha lokal dengan menampung dan memasarkan produk UMKM tersebut di Plaza Lebak berlokasi berdekatan dengan Terminal Bus Mandala. Produk UMKM yang ditampung meliputi aneka kerajinan anyaman, batu posil, batik Lebak, sepatu, sandal, busana, topi hing...

Digitalisasi Usaha Mikro Jadi Penting karena Krisis Kesehatan Saat Ini

Digitalisasi bagi usaha mikro menjadi penting untuk dilakukan mengingat krisis saat ini berbeda dengan krisis tahun 1998 dan 2008. Saat itu, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi opsi pekerjaan mereka yang terdampak imbas krisis mata uang dan perbankan. Pandemi Covid-19 ini merupakan krisis kesehatan yang memengaruhi faktor produksi, sehingga, UMKM juga terkena dampak. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan, dampak terbesar dirasakan oleh usaha mikro. Survei yang dilakukan BPS terhadap 34.559 usaha mikro dan kecil menunjukkan, sebanyak 84,2 persen usaha mikro dan kecil mengalami penurunan pendapatan pada bulan Juli 2020 sejak PSBB diberlakukan. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah menegaskan komitmen terhadap UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil. Beberapa kebijakan yang mendukung UMKM tersebut diantaranya: 1. Kemudahan perizinan melalui perizinan tunggal Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha, Standar Nasional Indonesia...

Penggunaan Aplikasi Daring bagi Pelaku UMKM Sebagai Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi

Pada saat ini telah kita ketahui bahwa indonesia bahkan di seluruh dunia telah dilanda musibah, yaitu dengan datangnya sebuah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus (Covid-19). virus yang sudah menjadi sebuah pandemi ini telah mewabah di indonesia sekitar 8 bulan. Virus yang semulanya mewabah di Wuhan, Tiongkok sejak bulan Desember 2019. Dengan penyebaran yang sangat cepat, sehingga hingga saat ini Covid-19 tersebut telah menjadi sebuah pandemi yang terjadi diseluruh dunia. Covid-19 ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap segala aspek terutama pada kesehatan dan perekonomian negara. Dengan adanya pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang dibilang “sangat tidak stabil”. Pandemi Covid-19 ini memang memiliki banyak dampak bagi kehidupan kita, termasuk ke bidang teknologi, lingkungan dan masyarakat. Akibat dari pandemi Covid-19 ini pertumbuhan ekonomi indonesia menurun jauh, kinerja ekonomi yang melemah ini ...

CIPS: Digitalisasi Pelaku Usaha Kecil Bisa Tekan Angka Kemiskinan

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan, digitalisasi usaha mikro dapat berkontribusi mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dina mengatakan, program bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada mereka yang terdampak pandemi merupakan langkah strategis untuk meminimalisir dampak pandemi kepada mereka. Namun perlu dipikirkan upaya yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan. “Pendampingan digitalisasi seharusnya memprioritaskan daerah dengan indeks digital literasi yang masih rendah di bawah rata-rata nasional. Daerah tersebut di antaranya adalah Provinsi Lampung, Papua, dan Papua Barat menurut data Indeks Literasi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020,” terang Dina dalam keterangan tertulis, Jumat (19/2/2021). Ia melanjutkan, pendekatan untuk mengatasi kemiskinan sepatutnya tidak hanya dilakukan dengan memberikan bantuan sosial tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan mata pencaharian. Berdasarkan data BPS 202...

Tak Cukup Bansos, Digitalisasi Usaha Mikro Dapat Bantu Kurangi Kemiskinan

Digitalisasi usaha mikro mampu membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, menurut Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Menurut Peneliti CIPS, Siti Alifah Dina, program bantuan sosial (bansos) pemerintah kepada yang terdampak pandemi merupakan langkah strategis, tetapi perlu adanya langkah jangka panjang dan berkesinambungan. "Pendekatan untuk mengatasi kemiskinan sepatutnya tidak hanya dilakukan dengan memberi bantuan sosial, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan mata pencaharian," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (19/2/2021). Berdasarkan data BPS 2020, jumlah pekerja informal turut meningkat sebesar 4,59% sejak Agustus 2019 hingga Agustus 2020 menjadi 77,68 juta orang. Di antara jumlah tersebut, ada pula pengusaha mikro yang belum memiliki izin. 79% usaha mikro bersifat informal menurut data dari International Finance Corporation (IFC) di tahun 2016. Menurut Dina, "bansos hanya bersifat sementara, sedangkan fokus utamanya harusnya pad...

Peneliti: Digitalisasi Usaha Mikro Berkontribusi Tekan Angka Kemiskinan

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, digitalisasi usaha mikro dapat berkontribusi mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Peneliti CIPS Siti Alifah Dina mengatakan, program bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada mereka yang terdampak pandemi merupakan langkah strategis untuk meminimalisir dampak pandemi kepada mereka. Namun perlu dipikirkan upaya yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan. Ia melanjutkan, pendekatan untuk mengatasi kemiskinan sepatutnya tidak hanya dilakukan dengan memberikan bantuan sosial, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan mata pencaharian. Berdasarkan data BPS 2020, jumlah pekerja informal turut meningkat sebesar 4,59 persen sejak Agustus 2019 hingga Agustus 2020 menjadi 77,68 juta orang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Di antara jumlah tersebut, terdapat pula pengusaha mikro yang belum memiliki izin. Sebesar 79 persen usaha mikro bersifat informal menurut data dari International Finance Corporation (IFC) di t...

Digitalisasi dan Keberlangsungan Usaha Mikro Perempuan

Siti Alifah Dina Peneliti pada Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) PANDEMI Covid-19 berdampak pada berkurangnya pemasukan usaha mikro karena penurunan transaksi dan kesulitan mendapat bahan baku akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di banyak wilayah di Indonesia. Survei Badan Pusat Statistik (2020) pada Juli terhadap 34.559 usaha mikro dan kecil menunjukkan bahwa 84,2% yang mengalami penurunan pemasukan. Laporan UN Women (2020) juga menunjukkan tren yang sama terhadap usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh perempuan. Pandemi memberikan dampak lebih besar kepada perempuan daripada laki-laki. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya waktu yang dihabiskan di rumah dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial. Akibatnya, waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan merawat anggota keluarga (unpaid care work) turut meningkat, menurut studi Power (2020). Beberapa contoh kegiatan yang intensitasnya meningkat antara lain adalah memasak dan mengawasi anak men...

IWAPI Ingatkan UKM Perlu Inovasi dan Pemahaman Digital

  Dalam masa pandemi Covid-19, perempuan pengusaha perlu melakukan inovasi dan pemahaman digitalisasi yang baik. Cara ini yang akan membuat bisa bertahan dari pandemic. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Dyah Anita Prihapsari. Perempuan yang biasa disapa Nita Yudi ini mengungkapkan, ekonomi UMKM salah satu usaha yang terdampak atas kombinasi risiko penularan Covid-19  dan Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB / PPKM) sebab telah membuat omset turun drastis dan sangat mempengaruhi kinerja usaha. “Untuk bertahan kita perlu inovasi serta pemahaman tentang digitalisasi, secara baik,” kata Nita, dalam siaran persnya, Rabu (10/2). IWAPI pada Rabu (10/2) menyelenggarakan syukuran ulang tahun ke-46 secara virtual. Pada ulang tahun kali ini, IWAPI mengusung tema: "Tantangan Digitalisasi dan Finansial sebagai Resiliensi Perempuan Pengusaha bangkit dimasa pandemi dan di Era New Normal". Kuncinya, lanjut Nita, harus mampu beradaptasi. Sehi...

Perilaku UMKM di Indonesia Saat Krisis Pandemi COVID-19

  Bidang perdagangan di Indonesia didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pandemi COVID-19 menghantam keras Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kondisi Pandemi Covid19 ini bukan sekedar suatu ancaman keselamatan yang ditimbulkan oleh epidemi yang menjadi pandemi, namun upaya pengamanan yang ditetapkan dalam kebijakan negara yang akhirnya mendorong seluruh sektor kehidupan dan perekonomian nyaris terhenti total. Bukan hanya instansi layanan publik saja yang terhenti, namun seluruh bidang usaha makro maupun mikro nyaris terhenti total, bahkan ada pasar tradisional yang juga di tutup setelah komplek pertokoan dan supermarket. Kondisi ini sangat mengejutkan, yang membuat para pelaku usaha, khususnya level UKM dan UMKM akan mendapatkan satu kejutan yang tak terduga, kejutan yang mendorong para pelaku usaha harus berpikir berkali-kali, menyusun rencana, mengamankan aset dan modal, dan melakukan upaya menyelamatkan bisnisnya, dan juga mencari cara agar bis...

Dampak Covid 19: Percepatan Adopsi Industri 4.0?

  Masih tentang Covid-19 yang menyerang dengan tidak pandang bulu, alhasil seluruh masyarakat dipaksa untuk beradaptasi. Tidak hanya perorangan yang harus menerapkan 5M secara ketat, dunia industri juga kalang kabut mengubah proses bisnisnya selama pandemi. Beberapa melakukan revisi model bisnis dengan responsif, sebab pilihannya hanyalah mau berubah atau mati. Industri kecil dan menengah tampaknya lebih fleksibel dalam merespons perubahan yang mendadak akibat kebijakan yang diberlakukan selama masa pandemi, meskipun tak disangkal mereka juga berdarah-darah dalam menjalankan bisnis. Kafe menjual kopi literan dalam botol besar, yang siap dikirim kemana saja, dengan berbagai citarasa yang biasanya hanya bisa diperoleh pelanggan dengan datang ke kafe. Jasa kurir pengantaran menjamur, menawarkan harga dalam range yang cukup lebar, kadang tak mempedulikan kualitas penanganan barang yang dikirim hingga kopi tumpah di jalan atau klappertaart yang luber dari loyangnya. Usaha berskala kecil...

UMKM Digital Lebih Bertahan Hadapi Pandemi

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah beralih ke digital, diyakini dapat lebih bertahan di masa pandemi covid-19. Hal inilah yang menjadi alasan Kementerian Keuangan pada 2020 lalu telah melakukan sejumlah pelatihan untuk mendorong pelaku UMKM beralih ke digital. Kepala Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya, Kementerian Keuangan Dwi Apriany mengatakan, berdasarkan laporan yang masuk, para pelaku UMKM tersebut mampu bertahan di masa sulit akibat pandemi. "Dari yang kita dapati di Kementerian Keuangan memang yang digital ini bisa survive. Makanya di 2020 pun, Kemenkeu sudah mengupayakan beberapa pelatihan untuk mendorong UMKM masuk ke dalam dunia digital marketplace," kata Dwi Apriany dalam jumpa pers virtual "Menuju Pemulihan Ekonomi Untuk UMKM Tahun 2021", Kamis, (28/1) seperti Lebih lanjut, Dwi mengatakan, pelatihan yang diberikan Kemenkeu tersebut dilakukan secara bertahap. Dimulai dari memperbaiki produk UMKM hingga memasarkannya. Dengan ...

Agar Kian Produktif, Kemenkop Dorong Digitalisasi Warteg

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendorong digitalisasi warung tegal (warteg) agar semakin produktif di tengah pandemi Covid-19. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya saat diskusi dengan perwakilan pengurus Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) serta Paguyuban Pedagang Warung Tegal dan Kaki Lima se-Jakarta dan sekitarnya (Pandawakarta) di Kantor Kemenkop UKM, Senin (25/1) menegaskan  warteg adalah salah satu usaha rakyat yang menjadi fokus perhatian pemerintah. “Data menjadi langkah pertama yang penting untuk mengukur kebutuhan pelaku usaha makanan tersebut,” kata Eddy. Jika data yang dibutuhkan terkait dengan jumlah warteg yang terdampak bisa dikumpulkan dengan cepat dan tepat, proses pemberian bantuan akan cepat disalurkan. Bantuan pemerintah kepada pelaku usaha dapat diberikan antara lain melalui Banpres Produktif Usaha Mikro yang sudah berlangsung sejak 2020. Bantuan modal kerja juga dapat diakses melalui koperasi yang dibantu p...