Digitalisasi Usaha Mikro

  Pemerintah Kota Balikpapan akan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sejak Sabtu 13 Februari 2021. Pemberlakuan PPKM Mikro atau PPKM Jilid III tertuang dalam Surat Edaran (SE) Walikota Balikpapan Nomor 300/ 392/Pem yang mengacu Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021. Seusai Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021, PPKM Mikro diberlakukan di tingkat RT, seiring penerapan PPKM kota. Pada PPKM Mikro, berlaku pembatasan di lingkungan masyarakat atau berbasis RT/RW. Secara umum PPKM mikro ini melibatkan satuan terkecil setingkat RT dalam melakukan pengawasan penyebaran Covid-19. Di mana wilayah dengan zona merah akan diberlakukan aturan yang ketat. Sebelum PPKM mikro, di Balikpapan sudah bergulir PPKM Jilid I dan II, bahkan Kaltim Steril pada akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Selama kurun waktu tersebut, pengusaha kembali mengeluh, termasuk mereka yang tergabung di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Balikpapan. "Banyak banget...

  Dalam masa pandemi Covid-19, perempuan pengusaha perlu melakukan inovasi dan pemahaman digitalisasi yang baik. Cara ini yang akan membuat bisa bertahan dari pandemic. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Dyah Anita Prihapsari. Perempuan yang biasa disapa Nita Yudi ini mengungkapkan, ekonomi UMKM salah satu usaha yang terdampak atas kombinasi risiko penularan Covid-19  dan Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB / PPKM) sebab telah membuat omset turun drastis dan sangat mempengaruhi kinerja usaha. “Untuk bertahan kita perlu inovasi serta pemahaman tentang digitalisasi, secara baik,” kata Nita, dalam siaran persnya, Rabu (10/2). IWAPI pada Rabu (10/2) menyelenggarakan syukuran ulang tahun ke-46 secara virtual. Pada ulang tahun kali ini, IWAPI mengusung tema: "Tantangan Digitalisasi dan Finansial sebagai Resiliensi Perempuan Pengusaha bangkit dimasa pandemi dan di Era New Normal". Kuncinya, lanjut Nita, harus mampu beradaptasi. Sehi...

  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akan menyidak 624 perusahaan mulai sektor kecil hingga besar mulai Selasa (9/2/2021). Sidak bertujuan untuk melihat kepatuhan perusahaan-perusahaan tersebut dalam melaksanakan protokol kesehatan dan pembayaran UMK 2021 untuk karyawan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Hubungan Industrial Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, Hendro Prayitno, ketika dihubung Solopos.com Selasa (2/2/2021). Dia mengatakan lantaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang, maka jadwal monitoring juga disesuaikan. Menurutnya, saat ini surat untuk informasi monitoring sudah disebarkan ke perusahaan di Karanganyar. “Kami belum melakukan monitoring karena masih PPKM. Jadi kami sesuaikan jadwalnya. Nanti rencananya kami akan memonitoring UMK 2021 sekalian sama prokes mereka sesuai instruksi Gubernur Jateng. Rencananya akan kami laksanakan selama tiga pekan,” ucap dia. Hendro mengatakan metode pengawasan akan dilakuan dengan cara sampling aca...

  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menantang, para pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Batam bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Saat ini keluhan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif adalah menurunnya secara drastis penjualan dari produk-produk ekonomi kreatif dan produk-produk wisata. "Hari ini di Batam saya berdiskusi dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif terutama dengan kalangan UMKM dan keluhan yang dirasakan dikarenakan ditutupnya perbatasan kita dan tidak adanya wisatawan dari Singapura maupun Malaysia," kata Menteri Sandiaga Uno dalam keterangannya, Sabtu (23/1). Menteri Sandiaga mengatakan para pelaku usaha parekraf di Batam memang mengalami pendapatan yang anjlok akibat tidak adanya wisatawan yang masuk ke wilayah ini. Sebab, akses perbatasan masuknya WNA masih ditutup oleh pemerintah. "Perlu kita sikapi karena pembatasan sosial berskala besar atau PPKM dan ditutupnya perbatasan merupakan...

  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan pemerintah untuk memutus mata rantai Virus Covid-19 di masa pandemi ini memukul telak jalannya bisnis para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (APJI), Siti Radarwati menyatakan, bisnis katering merupakan salah satu bisnis UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19. Dia menyebut, bisnis katering mengalami penurunan omzet hingga 40 persen. Dia mencontohkan, bisnis katering untuk keperluan wedding organizer yang menurun drastis. Setali tiga uang, bisnis katering untuk keperluan maskapai penerbangan juga mengalami hal serupa. “Bisnis kuliner di wedding organizer di masa pandemi ini turun drastis karena tidak ada kegiatan, berhenti semuanya. Semua drop orderan. Kalau dipukul rata bisnis katering turun 40 persen,” kata Bunda Ati, sapaan akrab Siti Radarwati, saat webinar Kiat Menjadi UMKM Kuliner yang digelar Jagatbisnis.com, di Hotel Aston Priority, Simatupang, J...