Digitalisasi Usaha Mikro

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong perekonomian adalah melalui pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa.  Peraturan pengadaan barang dan jasa yang baru ini dapat memberikan peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal itu dikatakan oleh Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM, Sutarmo, pada acara Bimbingan Teknis Perluasan Jangkauan Pemasaran melalui e-commerce dan Bela Pengadaan di Yogyakarta, beberapa hari yang lalu. "Untuk menjadi penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku UMKM harus terlebih dahulu melakukan onboarding dalam Laman Bela Pengadaan ataupun e-commerce yang tergabung di Laman Bela Pengadaan LKPP," ungkap Sutarmo. Sutarmo menjelaskan, peserta pelatihan merupakan pelaku usaha kuliner yang diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi...

Siti Alifah Dina Peneliti pada Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) PANDEMI Covid-19 berdampak pada berkurangnya pemasukan usaha mikro karena penurunan transaksi dan kesulitan mendapat bahan baku akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di banyak wilayah di Indonesia. Survei Badan Pusat Statistik (2020) pada Juli terhadap 34.559 usaha mikro dan kecil menunjukkan bahwa 84,2% yang mengalami penurunan pemasukan. Laporan UN Women (2020) juga menunjukkan tren yang sama terhadap usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh perempuan. Pandemi memberikan dampak lebih besar kepada perempuan daripada laki-laki. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya waktu yang dihabiskan di rumah dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial. Akibatnya, waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan merawat anggota keluarga (unpaid care work) turut meningkat, menurut studi Power (2020). Beberapa contoh kegiatan yang intensitasnya meningkat antara lain adalah memasak dan mengawasi anak men...