Digitalisasi Usaha Mikro

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong perekonomian adalah melalui pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa.  Peraturan pengadaan barang dan jasa yang baru ini dapat memberikan peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal itu dikatakan oleh Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM, Sutarmo, pada acara Bimbingan Teknis Perluasan Jangkauan Pemasaran melalui e-commerce dan Bela Pengadaan di Yogyakarta, beberapa hari yang lalu. "Untuk menjadi penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku UMKM harus terlebih dahulu melakukan onboarding dalam Laman Bela Pengadaan ataupun e-commerce yang tergabung di Laman Bela Pengadaan LKPP," ungkap Sutarmo. Sutarmo menjelaskan, peserta pelatihan merupakan pelaku usaha kuliner yang diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi...

Pemerintah menargetkan untuk terus mentransformasikan seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke arah digital. Hal ini yang kemudian menjadi alasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendukung UMKM Go Digital. Dukungan tersebut direalisasikan dengan menggandeng BukaPengadaan, yang merupakan lini bisnis e-procurement dari salah satu perusahaan e-commerce berstatus unicorn di Indonesia Bukalapak. "Pada 2020, kami menunjuk BukaPengadaan sebagai mitra operator guna mendukung program UMKM Go Digital," kata Sekretaris Utama LKPP Setya Budi Arijanta, dalam diskusi virtual, Jumat (19/3/2021). 1. Program Bela Pengadaan Gandeng Bukalapak, LKPP Siap Digitalisasikan 6,5 Juta UMKMIlustrasi e-commerce. IDN Times/Helmi Shemi Dalam programnya yang bernama Bela Pengadaan, Setya Budi berharap pihaknya bersama dengan BukaPengadaan mampu membantu para UMKM yang terdaftar di Bukalapak, terlebih mereka yang terdampak pandemik COVID-19. “Program Bela Pengadaan yang me...

 Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, dalam upaya menciptakan wirausaha muda yang inovatif, berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja, dibutuhkan upaya terintegrasi dalam satu ekosistem. Oleh karena itu, sinergi, peran dan kontribusi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan pihak lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan hal tersebut. Semua itu dipaparkan Teten, pada acara Konsolidasi Kewirausahaan dengan Universitas Prasetya Mulya, secara daring, Selasa (16/2/2021). "Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan Koperasi dan UMKM (KUMKM) ke depan memiliki enam program strategis," kata Teten di Jakarta.  Yaitu, mendorong berkembangnya koperasi modern, transformasi usaha mikro dari sektor informal menjadi sektor formal, mendorong pelaku UKM untuk masuk ke pasar ekspor dan transformasi digital serta rantai nilai, memperkuat penyaluran dana bergulir, yang fokus pada penyaluran koperasi yang m...

Siti Alifah Dina Peneliti pada Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) PANDEMI Covid-19 berdampak pada berkurangnya pemasukan usaha mikro karena penurunan transaksi dan kesulitan mendapat bahan baku akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di banyak wilayah di Indonesia. Survei Badan Pusat Statistik (2020) pada Juli terhadap 34.559 usaha mikro dan kecil menunjukkan bahwa 84,2% yang mengalami penurunan pemasukan. Laporan UN Women (2020) juga menunjukkan tren yang sama terhadap usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh perempuan. Pandemi memberikan dampak lebih besar kepada perempuan daripada laki-laki. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya waktu yang dihabiskan di rumah dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial. Akibatnya, waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan merawat anggota keluarga (unpaid care work) turut meningkat, menurut studi Power (2020). Beberapa contoh kegiatan yang intensitasnya meningkat antara lain adalah memasak dan mengawasi anak men...

  Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki mengatakan untuk menciptakan wirausaha muda yang inovatif, berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja, dibutuhkan upaya terintegrasi dalam satu ekosistem. Oleh karena itu, sinergisitas, peran dan kontribusi pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan pihak lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan hal tersebut. "Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM ke depan memiliki enam program strategis," ucap Teten Masduki dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (16/2). Adapun enam program strategis yang akan dijalankan yaitu mendorong berkembangnya koperasi modern, transformasi usaha mikro dari sektor informal menjadi sektor formal, mendorong pelaku UKM untuk masuk ke pasar ekspor dan transformasi digital serta rantai nilai, memperkuat penyaluran dana bergulir, yang fokus pada penyaluran koperasi yang menghimpun UKM pada sektor-sektor p...