Digitalisasi Usaha Mikro

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh untuk memperkuat ekonomi Masyarakat Minangkabau. Khususnya pelaku usaha mikro yang selama ini kesulitan mendapatkan akses keuagan untuk permodalan usaha. “Sinergi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam kesuksesan program BWM, yang memerlukan kerja sama berkesinambungan antara OJK dengan Pemerintah setempat, para donatur, LAZNAS, pimpinan pesantren maupun institusi, serta tokoh masyarakat setempat,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Peresmian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren Modern (PPM) Al Kautsar Limapuluh Kota, Jumat (2/4) lalu. Keberadaan BWM yang terus tumbuh dan berkembang diyakini akan dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat sehingga akan mendorong kesejahteraan dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional. Peresmian BWM Pondok Pesantren Modern (PPM) Al Kautsar Limapuluh Kota yang telah bero...

Upaya pembentukan holding atau kluster pada badan usaha milik negara (BUMN) dinilai sangat relevan dan menjadi langkah tepat, termasuk untuk perusahaan dengan kondisi kinerja sehat guna menghadapi persaingan global. Kementerian BUMN berencana melakukan klusterisasai atau holding-isasi, yang dituangkan melalui Peraturan Menteri BUMN No.8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2020-2024. Selama periode 2015-2019, Kementerian BUMN telah melaksanakan beberapa program restrukturisasi. Program restrukturisasi tidak terbatas dilakukan untuk BUMN yang tidak sehat, tetapi juga untuk BUMN yang sehat guna meningkatkan skala ekonomi dan daya saing. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin menilai bahwa rencana kerja yang dilakukan Kementerian BUMN sudah tepat. "Saat ini sudah terlalu banyak perusahaan pelat merah yang model bisnisnya sangat mirip. Dan penggabungan pada perusahaan sehat justru sangat baik, karena tantang...

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mendukung penuh upaya pemerintah dan otoritas terkait dalam mendorong transformasi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memanfaatkan digitalisasi. Johnny menyebut pelaku UMKM Tanah Air sangat adaptif dan agility, sehingga bisa dengan cepat mengadaptasi produk-produknya ke arah digitalisasi. Terkait hal ini, dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dilakukan dengan mempercepat kesiapan infrastruktur guna tersedianya jaringan internet yang bisa menembus seluruh pelosok Tanah Air. Khusus di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kominfo telah menambah tiga Base Transceiver Station (BTS). "Sudah menyiapkan 78 titik-titik akses internet gratis yang langsung ke satelit, di samping menggerakkan operator seluler. Hampir semua operator seluler sudah ada di sana," ungkap Johnny dalam acara virtual Karya Kreatif Indonesia 2021: Eksotisme Lombok-Seri 1, Rabu, 3 Maret 2021.Kesiapan infrastruktur jaring...

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat membangun sinergitas dengan perbankan syariah untuk mempermudah pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) memperoleh pembiayaan murah. "OJK menjadi bagian dari program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah(TPAKD) NTB, dan akan bersinergi agar IKM bisa mengakses lembaga keuangan," kata Kepala OJK NTB Farid Faletehan, dilansir dari Antara, Selasa, 2 Maret 2021. Ia mengatakan jumlah IKM di NTB relatif banyak, baik yang sudah berizin atau belum (formal dan informal), tapi hampir semuanya susah mengakses ke perbankan karena tingkat kelayakannya dinilai masih rendah. Oleh sebab itu, kata Farid, Dinas Perindustrian NTB sudah menyiapkan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Industri (Simanis). Dalam aplikasi tersebut tercatat data-data IKM yang menjadi binaan dinas. Aplikasi tersebut akan dikembangkan dengan memasukkan data tujuh perbankan syariah di NTB, yang memiliki produk pembiayaan murah berbasis syariah untuk pel...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kebijakan relaksasi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dapat mendorong permintaan penyaluran kredit pada tahun ini. Tercatat total kredit per Desember 2020 sebesar Rp 5.482,5 triliun atau turun 2,7 persen. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan relaksasi tersebut juga memberikan ruang bagi perbankan agar bisa bertahan dan bangkit pada 2021. “Kita harapkan ini bisa mendorong pertumbuhan perkreditan dan juga demand," ujarnya seperti dikutip Instagram OJK, Kamis (17/2). Menurutnya OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan para pemangku kepentingan masih harus berupaya keras agar ekonomi segera bangkit pada kuartal pertama tahun ini. Pemerintah telah mengumumkan penurunan PPnBM bagi kendaraan mobil tertentu yang berlaku mulai 1 Maret 2021.  “Penurunan PPnBM dan DP nol persen diharapkan bisa mengungkit permintaan sektor konsumsi, khususnya kendaraan bermotor,” ucapnya. Berdasarkan data Bank Indonesia, penurunan kredit terjadi se...

 Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan serangkaian kebijakan di sektor jasa keuangan, diharapkan bisa mendukung dan mengoptimalkan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Itu disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, H Sukiryanto dalam Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan Ketua Dewan Komisioner OJK pertengahan pekan ini. Raker membahas pelaksanaan UU No: 1/2016 tentang Penjaminan, evaluasi Kebijakan OJK serta UU No: 2/2020 terkait PEN. “Kami berharap OJK semakin proaktif untuk melakukan pemantauan dan koordinasi tidak hanya di pusat, namun juga di daerah-daerah melalui kepanjangan tangan kantor regional atau kantor OJK di daerah-daerah,” kata H Sukiryanto. Peran aktif OJK itu diharapkan mampu meningkatkan kembali kinerja di sektor perbankan yang sempat mengalami penurunan seperti yang terjadi pada bank Himbara yang kinerjanya turun hingga 40 persen sepanjang 2020. “Penurunan ini dampak pandemi Covid-19 membuat perekonomian juga bergerak nega...

  Pada Rabu (3/2/2021), Komite IV DPD RI melakukan rapat kerja (Raker) secara virtual dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Raker tersebut membahas pelaksanaan UU No. 1 tahun 2016 tentang Penjaminan dan UU No. 2 tahun 2020 yang terkait dengan PEN serta Evaluasi Kebijakan OJK pada Tahun 2020 yang terkait dengan PEN. Ketua Komite IV DPD RI H. Sukiryanto menyatakan sejauh ini OJK telah mengeluarkan serangkaian kebijakan di sektor jasa keuangan, yang diharapkan bisa mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dan mengoptimalkan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Kami berharap OJK semakin proaktif untuk melakukan pemantauan dan koordinasi tidak hanya di pusat, namun juga di daerah-daerah melalui kepanjangan tangan kantor regional atau kantor OJK di daerah-daerah,” kata H. Sukiryanto dalam sambutannya. Peran aktif OJK tersebut diharapkan mampu meningkatkan kembali kinerja di sektor perbankan yang sempat mengalami penurunan seperti yang terjadi pa...

 PT Bank Mandiri Tbk. optimistis kinerja perusahaan di tahun 2021 akan terus membaik. Salah satunya melalui penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan Bank Mandiri optimistis dapat menjaga momentum di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Bank Mandiri siap tumbuh lebih kencang dengan melakukan restart untuk mendukung UMKM, dengan memberikan bunga kredit khusus. "Untuk mempertimbangkan keberpihakan, ada pertimbangan bunga khusus untuk UMKM dan Mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional," ujar Darmawan saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (4/2/2021). "Juga akses lebih ke bawah akan kami lakukan, meskipun jaring kantor kami tidak sampai plural. Dengan inisiatif digitalisasi, itu sangat memungkinkan untuk kita tingkatkan," lanjutnya. Bank Mandiri menargetkan target kredit pada tahun ini, yang juga sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebesar 6%...

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah beralih ke digital, diyakini dapat lebih bertahan di masa pandemi covid-19. Hal inilah yang menjadi alasan Kementerian Keuangan pada 2020 lalu telah melakukan sejumlah pelatihan untuk mendorong pelaku UMKM beralih ke digital. Kepala Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya, Kementerian Keuangan Dwi Apriany mengatakan, berdasarkan laporan yang masuk, para pelaku UMKM tersebut mampu bertahan di masa sulit akibat pandemi. "Dari yang kita dapati di Kementerian Keuangan memang yang digital ini bisa survive. Makanya di 2020 pun, Kemenkeu sudah mengupayakan beberapa pelatihan untuk mendorong UMKM masuk ke dalam dunia digital marketplace," kata Dwi Apriany dalam jumpa pers virtual "Menuju Pemulihan Ekonomi Untuk UMKM Tahun 2021", Kamis, (28/1) seperti Lebih lanjut, Dwi mengatakan, pelatihan yang diberikan Kemenkeu tersebut dilakukan secara bertahap. Dimulai dari memperbaiki produk UMKM hingga memasarkannya. Dengan ...

  Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik di tahun 2020 di tengah tekanan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menyiapkan berbagai kebijakan stimulus lanjutan untuk tetap menjaga industri jasa keuangan dan meningkatkan kontribusinya dalam mendorong serta memulihkan perekonomian nasional yang termuat dalam Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021 – 2025. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang digelar secara virtual di Jakarta, Jumat (15/1/2021). Presiden RI Joko Widodo hadir secara virtual dalam pertemuan yang juga diikuti secara virtual oleh pelaku industri jasa keuangan, pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur dan Kepala Daerah termasuk Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan jajaran serta pelaku usaha mikro dan pimpinan media massa. Di industri perbankan...