Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label #UKM

Tren e-commerce berandil mendongkrak industri jasa logistik di Indonesia

Shipper Indonesia (Shipper.id) menilai, bisnis logistik memiliki prospek yang sangat menjanjikan di Indonesia. Sebab, tren pertumbuhan e-commerce yang kian masif sejak beberapa tahun ke belakang, turut mendorong perkembangan industri jasa logistik selama ini. Co-Founder & COO Shipper Indonesia Budi Handoko mengungkapkan, banyak dari para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia, yang telah memanfaatkan e-commerce sebagai lapak tempat mereka berdagang. Atas dasar hal itulah, jasa logistik dan pergudangan seperti Shipper kian dibutuhkan di sektor bisnis e-commerce. “Dari data-data itu kita melihat, dari e-commerce saja bisa berkembang lagi sekitar 6 kali lipat. Jadi di situ mendorong perkembangan logistik yang mendukung e-commerce, termasuk pergudangan, termasuk express, termasuk placking juga,” kata Budi dalam press conference virtual, Selasa (23/3).   Intervensi teknologi serta inovasi pada sektor logistik, kata Budi ikut, berperan penting dalam mendorong pert...

Digitalisasi Bisa Jadi Solusi Perluasan Pemasaran Produk UKM, Adnizar: Segera Beralih

Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja (KUKMPTK) Belitung, Adnizar mengajak pelaku Usaha kecil Menengah (UKM) agar dapat menambah luasan pemasaran produk melalui online. Satu tahun pandemi covid-19 dampak yang terjadi sepemantauan Adnizar ada sebagian UKM di Belitung sampai gulung tikar. "Ada sebagian UKM yang sampai collapse. Banyak yang mereka tidak siap, sampai banting setir artinya yang beralih ke usaha lain, makanya di pelatihan kewirausahan beberapa waktu lalu saya tekan kan pentingnya digitalisasi, satu di antara solusi pemasaran produk melalui online," ujar Adnizar kepada posbelitung.co, Kamis (1/4/2021). Dari sisi jangkaun pemasaran, jelas lebih jauh, dan belanja online saat ini bukan lah hal yang asing juga di kalangan masyarakat. Penggunaan hp berbasis android dan IOS sudah umum dipakai dikalangan masyarakat, menurutnya tinggal bagaimana memaksimalkan fungsi handphone untuk usaha pelaku UKM. "Jika pemasaran secara offline dirasa agak sulit bisa...

Kementerian Koperasi dan UKM Gelar Bimbingan Teknis Perluasan Pemasaran melalui e-commerce di DIY

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong perekonomian adalah melalui pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa.  Peraturan pengadaan barang dan jasa yang baru ini dapat memberikan peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal itu dikatakan oleh Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM, Sutarmo, pada acara Bimbingan Teknis Perluasan Jangkauan Pemasaran melalui e-commerce dan Bela Pengadaan di Yogyakarta, beberapa hari yang lalu. "Untuk menjadi penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku UMKM harus terlebih dahulu melakukan onboarding dalam Laman Bela Pengadaan ataupun e-commerce yang tergabung di Laman Bela Pengadaan LKPP," ungkap Sutarmo. Sutarmo menjelaskan, peserta pelatihan merupakan pelaku usaha kuliner yang diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi...

Pentingnya Transformasi Digital untuk UKM Menurut Gubri Syamsuar

Percepatan transformasi digital dari sisi kegiatan usaha kecil dan mikro merupakan peluang untuk meningkatkan penjualan. Yang mana saat ini transformasi digital telah merambah seluruh sektor termasuk unit usaha hanya melalui satu genggaman handphone. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Riau Syamsuar dalam acara Pengukuhan dan Penandatangan SK TP2DD Provinsi Riau, TP2DD Kota Pekanbaru dan TP2DD Kabupaten Kampar di Gedung Daerah Riau belum lama ini. Dengan dimulainya era digital saat ini, Gubri Syamsuar mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya melakukan percepatan transformasi digital sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.  "Dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mengubah kondisi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera," kata Gubri. Sambung dia, teknologi informasi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah inovasi dalam usaha kecil yang berpotensi menciptakan kewirausahaa...

Ciptakan UKM Mendunia, BNI Kolaborasi dengan Pemkot Semarang

Menguatkan usaha kecil dan menengah (UKM) tidak akan maksimal tanpa dukungan banyak pihak. Untuk itulah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah mengadakan sharing session bagi pelaku UKM Semarang untuk peningkatan kapabilitas dari sisi akses modal, akses pasar, dan akses digitalisasi. Upaya bersama memperkuat UKM tersebut dibungkus dalam program UKM Pemkot Semarang Go Global Bersama BNI. Acara tersebut dibuka di Gedung Weeskamer, Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/3/2021). Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Semarang meluncurkan fasilitas promosi gratis bagi pelaku UMKM di Kota Semarang melalui ToMbakIta, dengan tagline "Dodolan Munggah Kelas". Platform ini disusun sebagai upaya untuk membawa pelaku UKM agar go digital dan diharapkan dapat pula go internasional dalam me...

Kenapa Digitalisasi untuk UMKM Begitu Penting? Ini Jawaban Menteri Koperasi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mencoba bertahan dan beradaptasi di tengah segala persoalan yang masih membelenggu Indonesia. Salah satu upaya yang harus segera dijalankan dan dipahami dengan baik ialah merubah kebiasaan konservatif pelaku UMKM menjadi digital.  Digitalisasi diterangai akan sangat mungkin untuk dapat memulihkan kembali aktivitas ekonomi sektor UMKM dengan cepat selain upaya lainnya seperti membeli dan mengonsumsi produk dalam negeri. Pemerintah sendiri terus berusaha menaikan angka UMKM untuk terdaftar dalam platform digital sehingga dapat terus mendorong perbaikan ekonomi secara nasional. “Diawal tahun 2020 yang terhubung ke platform digital itu baru 13 persen atau 8 juta, nah per hari ini sudah 12 juta.  Target kita 2021 akan terus digenjot menjadi 30 juta UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Minggu (21/3). Teten juga menyampaikan betapa pentingnya digitalisasi UMKM ini, selain dapat mendor...

Gandeng Bukalapak, LKPP Siap Digitalisasikan 6,5 Juta UMKM

Pemerintah menargetkan untuk terus mentransformasikan seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke arah digital. Hal ini yang kemudian menjadi alasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendukung UMKM Go Digital. Dukungan tersebut direalisasikan dengan menggandeng BukaPengadaan, yang merupakan lini bisnis e-procurement dari salah satu perusahaan e-commerce berstatus unicorn di Indonesia Bukalapak. "Pada 2020, kami menunjuk BukaPengadaan sebagai mitra operator guna mendukung program UMKM Go Digital," kata Sekretaris Utama LKPP Setya Budi Arijanta, dalam diskusi virtual, Jumat (19/3/2021). 1. Program Bela Pengadaan Gandeng Bukalapak, LKPP Siap Digitalisasikan 6,5 Juta UMKMIlustrasi e-commerce. IDN Times/Helmi Shemi Dalam programnya yang bernama Bela Pengadaan, Setya Budi berharap pihaknya bersama dengan BukaPengadaan mampu membantu para UMKM yang terdaftar di Bukalapak, terlebih mereka yang terdampak pandemik COVID-19. “Program Bela Pengadaan yang me...

Menkop Dorong Digitalisasi UMKM Lewat Program Relawan Mentor

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengembangkan konsep voluntary desk. Sekaligus mengajak para ahli menjadi mentor demi membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  Model pendampingan oleh mentor seperti itu, dinilai menjadi salah satu cara agar akselerasi UMKM ke sektor digital segera terwujud. Upaya ini dilakukan Kemenkop bekerja sama dengan Mastercard Academy 2.0 melalui program MicroMentor Indonesia yang saat ini telah merekrut 10 ribu pendamping dan menjangkau 40 ribu UMKM. "UMKM saat ini jadi tumpuan ekonomi di tengah pandemi. Digitalisasi jadi keniscayaan pertumbuhan UMKM kita ke depan. UMKM perlu pendampingan dari mentor agar berkembang lebih cepat," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Coffee Talk MenkopUKM dan Lewi's Organics sekaligus Pengukuhan 200 Master Mentor SIGAP UMKM di Tangerang, Kamis (11/3). Menurutnya, Indonesia memiliki potensi digital ekonomi yang sangat besar. Bahkan pada 2025 nilainya ...

Survei: 74 Persen Bantuan Tunai UMKM Digunakan Modal Kerja

UMKM agrikultur disebut mengalami penurunan volume produksi dan omzet selama masa pandemi. Berdasarkan survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC), 54 persen UMKM agrikultur yang menjadi responden mengungkapkan volume produksi turun di atas 30 persen. Bahkan, 42 persen UMKM agrikultur terpaksa harus mengurangi karyawan. Pemerintah mengucurkan bantuan tunai kepada UMKM di masa pandemi. Bantuan pandemi Covid-19 terbanyak yang diterima UMKM Agrikultur adalah Banpres BPUM/BLT UMKM. Manajer riset Katadata Insight Center Vivi Zabkie mengatakan, 18% responden pelaku usaha UMKM mengaku menerima bantuan ini. “Banpres UMKM (BPUM) umumnya diterima utuh (2,4 juta rupiah per UMKM).  Sejumlah responden (3%) mengaku jumlah bantuan dipotong untuk sumbangan, administrasi dll. Selama pandemi Covid-19, UMKM masih dapat mengakses bantuan reguler. Terbanyak dalam bentuk pelatihan,” kata Vivi dalam Katadata Forum Virtual Series dengan tema “Mengukur Efektivitas Bantuan Presiden bagi UMKM Agrikul...

Bareng PLN, Industri Kecil Menengah di NTB Buat 152 Kendaraan Listrik

Industri kecil menengah (IKM) NTB bekerja sama dengan PT PLN membuat 152 kendaraan listrik. Hal ini menjadi bukti NTB mampu dan siap memanfaatkan kendaraan listrik untuk memberikan kontribusi yang baik bagi bumi. Hal itu diungkapkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat me-launching Era Kendaraan Listrik untuk NTB Gemilang, bertajuk 'Hadirkan Energi Bersih di Provinsi NTB Wujudkan Visi NTB Asri dan Lestari', yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB. "Era kendaraan listrik tidak bisa dihindari. Bahkan, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, program pertamanya melarang penggalian bahan bakar fosil kembali, karena dalam waktu yang tidak terlampau lama negara Amerika Serikat, Eropa bahkan China akan menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. Jadi kita bukan latah ikut-ikutan bahwa NTB akan menggunakan mobil dan motor listrik, tetapi ini adalah tuntutan dunia," tutur Zul dalam keterangan tertulis, Jumat (26/2/2021).Ia juga memberikan apresiasi kepada seluru...

Strategi BGR Logistics Bangkitkan UMKM di Kala Pandemi Covid-19

PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics sebagai BUMN penyedia jasa logistik di Indonesia terus mengupayakan bangkitnya sektor UMKM di Indonesia melalui aplikasi Warung Pangan. Direktur Keuangan & SDM BGR Logistics Irma Setyowati mengatakan aplikasi Warung Pangan dengan tagline “Belanja Mudah Diantar Sampai Rumah” sangat pro UMKM untuk menjembatani antara Hulu yaitu para petani, peternak dan nelayan dengan hilir yaitu UMKM atau Pemilik Usaha Warung. "Setelah Launching pada Agustus 2020 untuk daerah Jabodetabek dan Bandung, kami melihat bahwa memang tidak hanya UMKM di daerah itu saja yang membutuhkan kemudahan dalam mendapatkan stok bahan pangan," ujar Direktur Keuangan & SDM BGR Logistics Irma Setyowati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (1/3/2021). Pihaknya melakukan roadmap dan pertimbangan untuk menghadirkan Warung Pangan di Pulau Jawa di tahun 2021, dengan diawali dari kota Surabaya yang telah resmi dilaunching kemarin oleh Direkt...

Meningkatkan Daya Saing UMKM

Upaya meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terus dilakukan agar pelaku usaha sektor ini lebih berperan dalam perekonomian nasional. Terbaru, pemerintah merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada 2 Februari 2021. PP ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada UU Cipta Kerja, Koperasi, dan UMKM memang mendapatkan porsi signifikan. Keluarnya aturan turunan tersebut diharapkan bisa membuat kepastian usaha di level koperasi dan UMKM kian membaik. Proses perbaikan kualitas UMKM ini dilakukan mulai dari hulunya, yakni data. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki seperti dikutip dari situs resmi Kemenkop UKM mengungkapkan, dengan PP tersebut nanti pemerintah akan membuat basis data tunggal UMKM yang akan digunakan untuk mengambil berbagai kebijakan strategis. Dalam hal ini, pemerintah tidak sendiri. Pihak kement...

Pemkab Lebak bantu pasarkan produk kerajinan UMKM

Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten membatu memasarkan produk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar produk kerajinan  masyarakat berkembang di tengah pandemi COVID-19. "Kita memasarkan produk UMKM itu di Plaza Lebak milik pemerintah daerah," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Hj Yudawati di Lebak, Minggu. Saat ini, omzet pendapatan pelaku UMKM menurun drastis hingga 90 persen, bahkan di antaranya terancam gulung tikar.Di mana pengunjung atau konsumen relatif dibatasi dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Produk UMKM di Plaza Lebak dijual berkisar Rp40 ribu hingga Rp300 ribu dan tertinggi kerajinan busana batik lokal. Untuk itu, Pemda Pemerin ingin  menyelamatkan pelaku usaha lokal dengan menampung dan memasarkan produk UMKM tersebut di Plaza Lebak berlokasi berdekatan dengan Terminal Bus Mandala. Produk UMKM yang ditampung meliputi aneka kerajinan anyaman, batu posil, batik Lebak, sepatu, sandal, busana, topi hing...

UKM Hadapi Pandemi, Ekonomi Baru dengan Rule Of Game yang Baru

Kebangkitan Usaha Kecil Menengah (UKM) ditengah pandemi Covid-19 saat ini, menuntut beberapa aturan baru. Hal ini tergambar dalam Webinar Series Indonesia Marketing Association Chapter Bandarlampung dengan judul UMKM Industri Outlook 2021, yang digelar melalui aplikasi Zoom, Sabtu (20/2). Sebagai pembicara, Yuswohady selaku Managing Partner Inventure mengatakan UKM saat ada krisis yang paling pertama jatuh. Karena keuangan UKM paling tidak banyak, tabungannya tidak banyak. Tetapi UKM juga paling cepat hidup lagi. “Karena UKM overhead nya kecil, jika Toyota jual mobil nggak laku, biayanya miliaran dan tidak bisa dirubah. Bedanya UKM begitu jatuh dia berubah bisnis lain lebih mudah, jadi karyawan tidak banyak, pabrik kecil, sangat fleksibel dalam pindah bisnis, sehingga meskipun paling cepat mati dan paling cepat hidup lagi. Sehingga bisa menjadi roda kembalinya perekonomian. Misalnya resto di masa pandemi bisa pindah ke Frozen food,” jelasnya. Dalam menghadapi ekonomi baru, dan mencipta...

Jatim Berpotensi Sebagai Kawasan Industri Tembaka

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penghasil terbesar Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia. Potensi Jawa Timur sebagai provinsi pengembang sektor Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) masih sangat terbuka lebar. Hal ini sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dijelaskan KIHT merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, serta fasilitas penunjang industri hasil tembakau yang disediakan, dikembangkan, dan dikelola oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur, Drajat Irawan, mengatakan tujuan dibentuknya KIHT sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Yakni untuk meningkatkan pelayanan, pembinaan industri, dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran hasil tembakau. Dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian daerah. DiJawa Timur, industri pengolahan tembakau menghasilkan cukai sebesar Rp 1...

DPW Partai UKM Hadir di DIY, Jadikan Koperasi dan Pedagang Pasar sebagai Basis Politik

 Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM Syafrudin Budiman saat menyampaikan orasi dalam Deklarasi DPW Partai UKM DIY di Seven Sky Rooftop, Lippo Plaza, Jl. Laksda Adisucipto No.32-34, Kalurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman, Kota Jogja, Rabu (17/02/2021) malam. Yogjakarta – Dunia perpolitikan di DIY kian semarak menyusul kemunculan partai baru bernama Partai Usaha Kecil Menengah (UKM). Sesuai namanya, organisasi politik ini melibatkan para pengusaha, khususnya pelaku UKM, sebagai kader partai sekaligus konstituen dalam pemilu mendatang. Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM Syafrudin Budiman SIP mengatakan, Partai UKM memperjuangan kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi dan industri kecil menengah (IKM). Adapun basis utama Partai UKM adalah di kalangan UMKM, koperasi, pedagang pasar, dan pengusaha UKM. “Selain itu Partai UKM juga menggarap basis-basis masyarakat di kalangan milenial, kaum perempuan dan kaum disabilitas,” ujarnya dalam pembentukan DPW Partai UKM...

UMKM Solo Dapat Pelatihan Sistem Jaminan Halal

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo (KPw BI Solo) bersama Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng menyelenggarakan Pelatihan Sistem Jaminan Halal dan Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Solo Raya pada Senin-Rabu (15-17/2). Kegiatan diikuti 100 peserta UMKM se-eks Karesidenan Surakarta atau Solo Raya. Pada 2021, fasilitasi sertifikasi halal oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jateng bekerja sama dengan Kantor Perwakilan BI se-Jateng diberikan kepada 500 UMKM se-Jateng yang terbagi dalam beberapa wilayah yakni Solo Raya, Semarang Raya, Banyumas Raya, Pekalongan, dan Semarang. Berdasarkan Undang Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Yang dimaksud produk yakni, barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, ...

Transaksi digitalisasi UKM ala Kementerian BUMN tembus Rp11,4 triliun

Nilai transaksi Program Pasar Digital (PaDi) atau digitalisasi usaha kecil dan menengah (UKM) yang diinisiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menembus Rp 11,4 triliun. Progam kolaborasi berbentuk marketplace yang turut melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM dan Lembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sejak 17 Agustus 2020 lalu.Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury menutirkan capaian tersebut dihasilkan lewat kolaborasi dari skema pengadaan yang dilakukan oleh sembilan BUMN. "Ini merupakan awalan yang baik. Meski masih tergolong kecil diharapkan melalui inisiatif PaDi pengadaan barang oleh UMKM ke BUMN bisa difasilitasi dengan baik," ujar Pahala dalam pembukaan PaDi UMKM Virtual Expo, Senin (15/2/2021). Kolaborasi yang saat ini dilakukan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kemitraan antara BUMN dan UMKM. "Kemitraan BUMN dan UMKM menjadi peran yang strategis untuk bisa kita tingkatkan dalam satu ekosistem ekonomi yang sangat...

Menteri Teten Ungkap 6 Program demi Transformasi UMKM dan Koperasi Modern

 Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, dalam upaya menciptakan wirausaha muda yang inovatif, berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja, dibutuhkan upaya terintegrasi dalam satu ekosistem. Oleh karena itu, sinergi, peran dan kontribusi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan pihak lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan hal tersebut. Semua itu dipaparkan Teten, pada acara Konsolidasi Kewirausahaan dengan Universitas Prasetya Mulya, secara daring, Selasa (16/2/2021). "Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan Koperasi dan UMKM (KUMKM) ke depan memiliki enam program strategis," kata Teten di Jakarta.  Yaitu, mendorong berkembangnya koperasi modern, transformasi usaha mikro dari sektor informal menjadi sektor formal, mendorong pelaku UKM untuk masuk ke pasar ekspor dan transformasi digital serta rantai nilai, memperkuat penyaluran dana bergulir, yang fokus pada penyaluran koperasi yang m...

Lima Permasalahan UMKM Indonesia

Jakarta: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut ada lima permasalahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Pertama, adanya perbedaan definisi UMKM antarlembaga serta belum adanya basis data yang terintegrasi. "Kedua, Jumlah UMKM yang besar belum seimbang dengan kontribusinya pada Produk Domestik Bruto (PDB)," kata Suharso dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 19 Februari 2021. Dia mengatakan sebanyak 99 persen usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM. Sementara UMKM hanya berkontribusi 57 persen terhadap PDB. Penyebab ketiga, rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, termasuk berjejaring dalam rantai nilai global (global value chain). Berdasarkan catatan Bappenas, 93 persen usaha mikro dan kecil (UMK) tidak menjalin kemitraan. "Lalu, UMKM berkontribusi sebesar 14 persen terhadap total ekspor Indonesia," kata Suharso. Keempat, akses pembiayaan bagi UMKM masih rendah. Mengacu pada data Kementeria...