Agar Koperasi dan UMKM Berkembang Pesat

 

Total anggaran revitalisasi pusat layanan usaha terpadu koperasi dan UMKM di 20 kabupaten/kota mencapai Rp127,6 miliar.

Pemerintah terus menghadirkan transformasi ekonomi yang inklusif dan menjangkau semua lapisan tingkatan ekonomi. Hal tersebut hanya bisa tercapai dengan mendorong tiga pilar, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan kerja.

Salah satu upaya mengembangkan tiga pilar transformasi ekonomi inklusif adalah melalui pusat layanan usaha terpadu koperasi dan usaha mikro kecil menengah (PLUT KUMKM).

Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen terus menambah keberadaan PLUT KUMKM di daerah. Seiring dengan program peningkatan ekosistem kewirausahaan nasional, di pengujung 2022, bertambah lagi PLUT KUMKM di enam daerah. Yakni di Kabupaten Semarang (Jawa Tengah), Purworejo (Jawa Tengah), Buleleng (Bali), Dairi (Sumatra Utara), Maros (Sulawesi Selatan), dan Kota Kendari (Sulawesi Tenggara).

“Saya sangat senang karena kehadiran layanan terpadu ini diharapkan menjadi akselerator tumbuh kembang koperasi, UMKM, dan wirausaha yang selama ini ikut menggerakkan ekonomi Kabupaten Semarang,” ujar Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ketika meresmikan sekaligus enam PLUT KUMKM di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/12/2022).

Peran PLUT memiliki posisi strategis sebagai pengembangan semangat kewirausahaan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan bahwa PLUT KUMKM telah dinyatakan sebagai salah satu executing agency pengembangan kewirausahaan nasional di daerah.

Selain itu, PLUT mempunyai posisi strategis dalam mendukung implementasi Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2022, dalam percepatan transformasi pelaku usaha dari informal ke formal melalui pendampingan nomor induk berusaha (NIB), pendataan UMKM, pendampingan kemitraan dan penyelenggaraan inkubasi bagi UMKM.

Wapres berharap, dari pusat layanan ini terbentuk suatu ekosistem kewirausahaan yang kondusif untuk menciptakan wirausaha mapan dengan usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Sebagai upaya menuju pencapaian target RPJMN 2020-2024, yaitu rasio kewirausahaan 3,95 persen dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong konsep NEW PLUT yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan demikian, masyarakat dapat beradaptasi dan mampu terintegrasi dengan pola pertumbuhan ekonomi baru yang menjadi cara kerja dunia saat ini.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan, posisi strategis PLUT KUMKM saat ini merupakan perwujudan rumah UMKM yang menjadi sarana (tools) pemerintah untuk mewujudkan transformasi ekonomi nasional dewasa ini.

Menteri Teten menjelaskan, sepanjang 2022, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembangunan dan revitalisasi PLUT KUMKM melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra IKM bidang UMKM untuk mewujudkan transformasi ekonomi sebagaimana amanat RPJMN. Revitalisasi PLUT dilakukan di 20 kabupaten/kota dengan total anggaran sebesar Rp127,6 miliar.

“Sejak digulirkan pada 2013 hingga saat ini, telah terbangun PLUT sebanyak 74 unit yang tersebar di 74 kabupaten/kota di 32 provinsi seluruh Indonesia. Mulai awal tahun ini, kami melakukan re-desain PLUT yaitu sebuah konsep kebaruan dengan branding New PLUT, sehingga pendampingan dan pembinaan menjadi lebih efektif,” kata Menteri Teten.

PLUT menjadi bagian program strategis Kementerian KUKM dengan memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan kepada koperasi, UMKM dan wirausaha secara komprehensif, terpadu, serta berbasis teknologi. Mengingat masih rendahnya daya saing dan kewirausahaan nasional.

New PLUT adalah optimalisasi fungsi dan layanan PLUT KUMKM melalui perubahan orientasi dan paradigma pengelolaan PLUT ke dalam konteks kekinian melalui 10 fungsi layanan utama. Fungsi layanan itu mencakup, pertama, konsultasi dan pendampingan usaha.

Kedua, pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha. Ketiga, pelatihan teknis dan manajemen. Keempat, pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk. Kelima, inkubasi bisnis. Keenam, promosi dan pemasaran produk.

Ketujuh, kurasi UMKM. Kedelapan, pengembangan jejaring kemitraan lintas sektoral. Kesembilan, co-working space, dan kesepuluh, fasilitas pendukung kewirausahaan lainnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, khusus di wilayahnya, terdapat dua lagi tambahan PLUT dari total 11 PLUT di Jateng. PLUT kata Ganjar, akan menjadi titik untuk UMKM agar bisa mempelajari, meniru, hingga mengaplikasikannya. Termasuk, fasilitas co-working space agar startup bisa mengembangkan bisnisnya.

“Pendampingan menjadi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh UMKM. Sampai saat ini sektor usaha di Jateng kurang lebih ada 4,2 juta unit. Cukup besar, dan dari semua itu usaha mikro. Artinya, ketahanan ekonomi yang kecil ini butuh intervensi dari beberapa pihak termasuk fasilitas PLUT, untuk menjadi pendorong UMKM naik kelas,” tukasnya.

Sumber: https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6798/agar-koperasi-dan-umkm-berkembang-pesat?lang=1