Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengingatkan agar Badan Koordinas Wilayah (Bakorwil) menjaga dan meningkatkan fungsinya sebagai kepanjangan tangan pemerintah, untuk pembangunan berbasis kewilayahan.
Hal ini ditegaskan gubernur saat rapat virtual Inovasi dan Program strategis OPD tahun 2021, Senin (25/1/2021). Menurutnya, Pemprov punya keinginan kalau millenial job center penguatannya ada di Bakorwil, layanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Millenial job center penguatannya ada di Bakorwil, BPOM ada di bakorwil serta PTSP dicicil di Bakorwil dengan begitu fungsi Bakorwil bisa lebih padat,” katanya.
Lanjut gubernur, Bakorwil juga berfungsi sebagai unsur penunjang terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam membantu gubernur sebagai kepala daerah otonom. “Bakorwil sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kabupaten/Kota untuk membantu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengkoordinasikan penyelenggaran pemerintahan kabupaten/kota.
Agar optimal, gubernur minta Biro Organisasi melihat kembali struktur organisasi di Bakorwila apakah ‘kegemukan’ atau tidak. “Saya dapat informasi jika banyak staf Bakorwil yang tidak masuk atau masuk hanya sebagai formalitas saja,” ungkapnya.
Padahal Ditjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda) pernah menanyakan langsung apakah di Pemprov Jawa Timur masih butuh Bakorwil. “Saat beliau menyampaikan ini pada November tahun lalu saya jawab butuh Bakorwil, untuk pembangunan berbasis kewilayahan,” imbuhnya.
Sementara Kepala Bakorwil Jember, R Tjahjo Widodo dalam paparannya menyampaikan beberapa program diantaranya, program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kewilayahan meliputi bidang pemerintahan yakni sosialisasi penanganan pandemi Covid19 di wilayah kerja Bakorwil, peningkatan kerjasama tanggap darurat bencana antar kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil, dalam rangka penguatan Tagana (taruna siaga Bencana) daerah dan early Warning System, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pilkada, inventarisasi, pengolahan dan analisis permasalahan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan bidang pemerintah, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.
Bidang pembangunan ekonomi mencakup sosialisasi pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid19, mewujudkan peningkatan produktifitas dan kualitas Industri Kecil Menengah (IKM), sebagai upaya pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat karena dampak pandemi Covid-19, mewujudkan pasar Standar Nasional Indonesia (SNI), monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan inventarisasi, pengolahan serta analisis permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang pembangunan ekonomi.(hjr)
Sumber: http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-jatim-bakorwil-fungsinya-untuk-pembangunan-berbasis-kewilayahan-
Komentar
Posting Komentar