Digitalisasi Usaha Mikro

 Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi bersama sembilan Menteri Ekonomi/Perdagangan Negara Anggota ASEAN menggelar Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/AEM Retreat) ke-27 yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (2/3). Lutfi mengatakan, ditemukannya vaksin Covid-19 dan dimulainya program vaksinasi diyakini akan mendorong upaya pemulihan ekonomi dan penguatan rantai nilai global. “Indonesia telah memulai program vaksinasi Covid-19 yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi dan mendorong kembali kegiatan perekonomian,” kata Lutfi dalam pernyataan resminya, Rabu (3/3). Lutfi mengatakan, upaya pemerintah memfokuskan perhatian pada testing, tracing dan treatment (3T), serta program vaksinasi akan meningkatkan kepercayaan dalam langkah pemulihan sektor ekonomi secara keseluruhan.Beberapa hal strategis yang telah dilakukan Indonesia, di antaranya adalah membuka sektor-sektor produktif pendukung pemulihan ekonomi, mempercepat stimulus fi

Bank Indonesia (BI) telah mengerahkan semua instrumen bank sentral mendukung pemulihan ekonomi Indonesia, demi mencapai pertumbuhan ekonomi 4,3 - 5,3 persen pada tahun ini. Seperti pemberian stimulus kebijakan moneter, relaksasi kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran hingga membantu pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui kerja sama dengan pemerintah. "Semua instrumen kami mendukung untuk pemulihan ekonomi. Rupiah kita juga menguat dari Rp 16,575 per USD pada Maret tahun lalu menjadi sekitar Rp 14.300 saat ini," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu (3/3). Perry menjelaskan, BI juga telah memangkas suku bunga acuan enam kali sejak tahun lalu dari 150 basis poin (bps) menjadi 3,50 persen. "Ini merupakan yang terendah dalam sejarah," jelas Perry. BI juga menetapkan batas uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk kredit kendaraan bermotor per 1 Maret 2021. Ketentuan ini berlaku baik untuk kendaraan bermotor roda du

UMKM agrikultur disebut mengalami penurunan volume produksi dan omzet selama masa pandemi. Berdasarkan survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC), 54 persen UMKM agrikultur yang menjadi responden mengungkapkan volume produksi turun di atas 30 persen. Bahkan, 42 persen UMKM agrikultur terpaksa harus mengurangi karyawan. Pemerintah mengucurkan bantuan tunai kepada UMKM di masa pandemi. Bantuan pandemi Covid-19 terbanyak yang diterima UMKM Agrikultur adalah Banpres BPUM/BLT UMKM. Manajer riset Katadata Insight Center Vivi Zabkie mengatakan, 18% responden pelaku usaha UMKM mengaku menerima bantuan ini. “Banpres UMKM (BPUM) umumnya diterima utuh (2,4 juta rupiah per UMKM).  Sejumlah responden (3%) mengaku jumlah bantuan dipotong untuk sumbangan, administrasi dll. Selama pandemi Covid-19, UMKM masih dapat mengakses bantuan reguler. Terbanyak dalam bentuk pelatihan,” kata Vivi dalam Katadata Forum Virtual Series dengan tema “Mengukur Efektivitas Bantuan Presiden bagi UMKM Agrikultur”

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mendukung penuh upaya pemerintah dan otoritas terkait dalam mendorong transformasi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memanfaatkan digitalisasi. Johnny menyebut pelaku UMKM Tanah Air sangat adaptif dan agility, sehingga bisa dengan cepat mengadaptasi produk-produknya ke arah digitalisasi. Terkait hal ini, dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dilakukan dengan mempercepat kesiapan infrastruktur guna tersedianya jaringan internet yang bisa menembus seluruh pelosok Tanah Air. Khusus di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kominfo telah menambah tiga Base Transceiver Station (BTS). "Sudah menyiapkan 78 titik-titik akses internet gratis yang langsung ke satelit, di samping menggerakkan operator seluler. Hampir semua operator seluler sudah ada di sana," ungkap Johnny dalam acara virtual Karya Kreatif Indonesia 2021: Eksotisme Lombok-Seri 1, Rabu, 3 Maret 2021.Kesiapan infrastruktur jaring

Webinar MOTADATA OPERATION PLATFORM membahas implementasi Network Monitoring System dan Helpdesk terintegrasi dengan produk MOTADATA (IIP dan ServiceOps). Presentasi dalam Bahasa Ingris, langsung dari principal MOTADATA. Registrasi silahkan akses ke https://s.id/motadata

Dalam rangka menumbuhkan wirausaha baru di Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Perinaker (Perindustrian dan Tenaga Kerja) bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian menggelar kegiatan pelatihan bertajuk Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM (Wirausaha Baru Industri Kecil Menengah) di Hall Hotel Hayam Wuruk Trenggalek, Rabu (3/3). Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin dalam kesempatan tersebut menyampaikan, kegiatan ini sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Trenggalek, yang setiap tahunnya menargetkan 5 ribu pengusaha baru. "Ini bagian dari visi misi kami, kita ingin menciptakan lima ribu pengusaha baru," kata Arifin dalam sambutannya. Kata Arifin, lima ribu pengusaha baru tersebut nantinya akan didominasi oleh kalangan perempuan dan anak muda. "Alasannya, perempuan berdaya secara ekonomi dan (apabila) mereka memiliki pendapatan sendiri, maka hasil pendapatan itu menurut survei, 90 persen akan diinvestasik

Setelah polemik izin investasi minuman keras, peraturan lain dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menjadi sorotan. Dalam Perpres tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memperbolehkan pengusaha besar dalam negeri untuk masuk dalam beberapa bidang usaha yang sebelumnya dikhususkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dilansir dari CNN Indonesia, hal Ini tercantum dalam lampiran Perpres tersebut mengatur bahwa bidang usaha industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya tercantum dalam daftar bidang usaha persyaratan tertentu, dengan syarat penanaman modal dalam negeri (PMDN) 100 persen. Sementara Pasal 6 Perpres tersebut mencantumkan ketentuan bahwa dalam bidang usaha persyaratan tertentu, investasi dapat dilakukan oleh semua investor yang memenuhi persyaratan penanaman modal untuk PMDN, tak hanya koperasi dan UMKM. Bidang usaha persyaratan tertentu juga memungkinkan penanaman modal dengan pembatasan kepemilikan modal

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Taufiek Bawazier buka suara atas keputusan pemerintah memasukkan Toyota Raize dan Daihatsu Rocky ke dalam kelompok mobil penerima diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 100 persen. Padahal, kedua jenis mobil itu hingga saat ini belum diproduksi di Indonesia. Menurutnya, sebelum Kemenperin menetapkan type mobil penerima PPnBM 0 persen yang ditanggung pemerintah, perusahaan tersebut sudah menyampaikan kelengkapan dokumen dalam pemenuhan persyaratan local purchase. Toyota Raize dan Daihatsu Rocky juga berjanji akan memenuhi ketentuan persyaratan yang diamanatkan pada PMK Nomor 20 tahun 2021 maupun Kepmenperin 169/2021. "Tentu saja kami menyambut baik serta mengapresiasi adanya komitmen tersebut. Walaupun kedua model kendaraan tersebut belum diproduksi," terangnya saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (3/3). Dia melanjutkan, apabila dalam proses verifi

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi meninjau progres pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) di Jalan Lingkar Timur Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo, Senin (1/3/2021). Kunjungan ke KIH dilakukan seusai proses sertijab di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo. Khofifah ingin Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik turut mengawal pembangunan KIH untuk menyediakan kawasan industri bagi industri kecil menengah (IKM).   Gubernur Khofifah mengatakan, KIH di Sidoarjo ini akan menjadi yang pertama di Jawa Timur dan di Indonesia, untuk kawasan industri yang menyediakan kawasan khusus untuk IKM dan produk-produk halal.  "Ini akan jadi yang pertama di Indonesia, KIH untuk IKM. Maret akan diluncurkan. Mudah-mudahan semua dilancarkan," kata Khofifah.  Berdasarkan pantauan di lapangan, kawasan KIH yang ditinjau Khofifah dan Muhdlor saat ini masih tahap pengurukan. Di lokasi saat ini banyak truk berd

Pemerintah memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0% untuk kendaraan bermotor roda empat yang berlangsung Maret hingga Mei mendatang. Mengapa sektor otomotif menjadi penting untuk mendongkrak ekonomi di tengah pandemi? Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri otomotif merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang. Selain itu, ia juga menyumbangkan PDB yang besar, sehingga harus dipertahankan dan didukung. “Industri otomotif adalah industri yang padat karya, memiliki 1,5 juta orang pekerja langsung dan 4,5 tenaga kerja tidak langsung. Industri Pendukung Otomotif menyumbang Rp700 triliun pada PDB tahun 2019," kata Airlangga di Jakarta, Senin (1/3/2021). Sektor otomotif juga, lanjutnya memiliki rantai produksi yang melibatkan banyak sekali dengan berbagai skala, mulai dari perusahaan besar hingga Usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mendukung berjalannya industri ini "Dalam otomotif terdapat ±7

 45 calon dan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Payakumbuh mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.Pembukaan bimtek yang bersumber dari dana aspirasi Anggota DPR RI Komisi VI Nevi Zuairina dari Fraksi PKS itu turut dihadiri oleh Plt. Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kemenperin RI E. Ratna Utarianingrum secara daring, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh Henny Riza Falepi dan Kadisnakerin Wal Asri di Hotel Kolivera Sicincin, Payakumbuh Timur, Selasa, 2 Maret 2021. Panitia pelaksana Pejabat Fungsional Perencanaan Direktorat IKM Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut Ciska Farida Ariany menyampaikan ada tiga jenis bimtek yang dilaksanakan dengan masing-masing 15 orang peserta seperti bimtek IKM Service HP, IKM Kerajinan, dan IKM Makanan Ringan. Mereka akan diberi penguatan di berbagai tempat di Payakumbuh sesuai keahliannya. "Mereka akan mengikuti pelatihan selama 3 hari kedep

 Menjadi perempuan tidak selalu bergantung sepenuhnya secara ekonomi pada laki-laki. Kini, perempuan bisa menjadi penopang ekonomi keluarga. Di tengah-tengah kesibukan mengurus anak dan suami, perempuan mampu menggunakan talenta yang dimilikinya untuk membuat berbagai produk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).  Hal ini diungkapkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel)Melati Erzaldi saat memberikan motivasi bagi puluhan anggota Sekolah Perempuan bernama Sekuntum Melati dengan makna ‘Sekolah Untuk Perempuan Jadi Mandiri dan Terlatih’ di Desa Jelutung II, Selasa, 2/03/2021. "Saya ingin perempuan punya wadah untuk mengaktualisasikan dirinya. Sekolah perempuan ini kita buat, agar perempuan bisa mandiri dan terlatih. Supaya bisa memberdayakan dirinya menopang ekonomi keluarga," ungkapnya. Dengan kreatifitas dan inovasi,  founder Sekolah Perempuan Sekuntum Melati ini mengatak

Pemerintah memastikan 21 tipe mobil mendapatkan diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Kebijakan yang diundangkan pada 26 Februari itu resmi berlaku kemarin (1/3). Tujuan insentif adalah menumbuhkan minat dan daya beli masyarakat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, keterpurukan industri otomotif tahun lalu melandasi lahirnya insentif PPnBM nol persen. Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan, produksi otomotif turun hingga 46 persen. Sementara itu, kinerja penjualan turun 48 persen. ”Industri otomotif sangat terpuruk. Kondisi terburuk sejak 2008. Jadi, harus kita kejar,” tegasnya. Agus mengakui bahwa insentif tidak bisa menjangkau semua produk dalam berbagai range harga dan spesifikasi. Insentif PPnBM nol persen hanya diberlakukan pada mobil penumpang 4×2 dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc. Syarat lain adalah kandungan lokalnya minimal 70 persen. ”Tidak bisa one size fit all. Tapi, dengan kebijakan ini, diharapkan bisa menjadi p

Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengizinkan investasi untuk komoditas minuman beralkohol mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali. "Dengan berlakunya Perpres Nomor 10 Tahun 2021, memberikan peluang usaha bagi masyarakat Bali melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali guna memenuhi kebutuhan pasar domestik, dan pasar bagi wisatawan, serta ekspor,” ujar Wayan Koster, Selasa (2/3/2021). Wayan Koster menjelaskan, secara nasional minuman beralkohol 80% beredar di Bali, karena Bali merupakan daerah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang membutuhkan minuman beralkohol cukup tinggi. Selama ini, kebutuhan minuman beralkohol di Bali dipenuhi oleh produk impor (92%), dan hanya 8% diproduksi di Bali. "Hal ini terjadi karena usaha mi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyusun peta jalan industri otomotif secara keseluruhan demi mendukung pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL-BB), Peta jalan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuang Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Di dalam regulasi tersebut, pemerintah menargetkan 20 persen dari total unit kendaraan roda empat atau lebih merupakan Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) pada tahun 2025, termasuk KBL-BB. “Di tahun 2030, ditargetkan jumlahnya meningkat menjadi 600.000 unit atau 25 persen dari total produksi sebanyak tiga juta unit,” ujar Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita melalui keterangan tertulis resminya, Selasa (2/3/2021). Penggunaan kendaraan listrik yang ditargetkan mencapai 400.000 unit di tahun 2025 dikalkulasi dapat mengurangi emisi karbon sebesar 1,4 juta ton s

Real Estat Indonesia (REI) mengapresiasi keputusan pemerintah yang menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) sektor properti selama enam bulan per Maret 2021. Diyakini bakal menggenjot penjualan yang sempat lesu sejak setahun lalu karena pandemi Covid-19. "Seumur-umur, kan, enggak ada free pajak. Ini baru pertama kali dan kita terima kasih sama dukungan pemerintah, khususnya (Kementerian) PUPR, dan (Kementerian) Keuangan, dan Menko Perekonomian," ujar Ketua Umum REI, Paulus Totok Lusida, saat dihubungi, Selasa (2/3). Dirinya optimistis program tersebut dapat menggairahkan sektor properti lantaran masyarakat bakal mendapat keuntungan berlipat apabila membeli hunian saat pandemi. "Kan, begini, (pertama) harga rumah (sudah) turun (karena pandemi). Kedua, calon pembeli itu tidak menanggung perpajakan yang ada. (Itu) ditanggung pemerintah. Ya, otomatis, kan, laku," jelasnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, akan kembali membuat produk baru lantaran penjualan melonjak. "K

Pemerintah berupaya membangkitkan kinerja industri otomotif di tanah air agar kembali bergeliat karena merupakan salah satu sektor yang terkena dampak signifikan dari pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, kebijakan dan stimulus dirancang guna meningkatkan pembelian dan produksi kendaraan sehingga akan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Instrumen yang siap diimplementasikan yakni pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP). Untuk tipe kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas tersebut, disebutkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah ditanggung oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021. “Kepmen ini untuk menetapkan kendaraan bermotor yang dapat menerima fasilitas PPnBM yang ditanggung pemerintah berdasarkan PMK Nomor 20 tahun 2021,” kata Menteri Perindustrian A

Pemerintah terus berupaya secara konsisten mendongkrak pertumbuhan ekonomi di 2021 di antaranya melalui pemberian berbagai insentif fiskal. Upaya Pemerintah ini menyasar tidak hanya sisi permintaan namun juga sisi penawaran, dengan bangkitnya sektor-sektor strategis yang terdampak dalam selama Pandemi, yaitu sektor industri manufaktur dan sektor Properti. Untuk itu, Pemerintah memberikan Insentif Relaksasi PPnBM untuk Kendaraan Bermotor (KB), yang berlaku efektif mulai 1 Maret 2021, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK.010/2021. Insentif diberikan untuk KB Sedan atau Station Wagon dengan kapasitas silinder s.d. 1500 CC, serta KB gardan penggerak 4X2 dengan kapasitas silinder s.d. 1500 CC.Di sektor Industri Perumahan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif fiskal untuk sektor Properti berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Rumah Tapak dan Rumah Susun selama 6 bulan sejak 1 Maret hingga 31 Agustus 2021. Besaran PPN DTP adalah sebesar 100% ba

Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) dan ESDM yang bekerjasama dengan Balai Diklat Industri (BDI) Makassar, menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) III in 1. Sebanyak 75 calon tenaga kerja produktif di Kabupaten Sinjai yang mengikuti pelatihan Diklat angkatan IV tersebut yang akan digelar hingga 7 Maret 2021, berlangsung di Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) pengolahan hasil perikanan dan kelautan, di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Senin (1/3/2021).Pelaksana tugas (Plt) Kadis Perindag dan ESDM Sinjai, Muh Saleh mengatakan, Diklat tersebut guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri yang sejalan dengan program prioritas pemerintah saat ini.Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi SDM pelaku usaha mikro serta untuk mengasah keterampilan agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas sehingga memiliki nilai ekonomis. “Diklat ini fokus pada pembuatan produk olahan berbasis ikan. Karena itu saya harap para peserta datap mengikuti diklat ini den

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar kompetisi desain dan konsep bisnis bagi industri fesyen muslim Indonesia. Kompetisi Modest Fashion Project (MOFP) 2021 akan menjadi tahun keempat sejak 2018 lalu. “MOFP merupakan kompetisi desain dan konsep bisnis fesyen muslim yang pesertanya selain berpeluang untuk mendapatkan hadiaah sebagai juara, juga berhak mendapatkan program pembinaan dari Ditjen IKMA bagi finalis 20 besar,” kata Dirjen IKMA, Gati Wibawaningsih, pada acara Kick Off Modest Fashion Project 2021 beberapa waktu lalu. Kompetisi ini digelar guna mendukung perkembangan industri fesyen musim di Indonesia yang mulai berkembang pesat. Hal ini selaras dengan pernyataan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang akan mendukung upaya perkembangan industri fesyen muslim nasional dengan Kompetisi MOFP. Menurut Gati, saat ini para desainer muda Indonesia membutuhkan wadah dan pa

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemperin) memberikan insentif fiskal penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP). Insentif ini merupakan upaya membangkitkan kinerja industri otomotif di Tanah Air, salah satu sektor yang terkena dampak signifikan dari pandemi Covid-19, agar kembali bergeliat. Kebijakan dan stimulus dirancang guna meningkatkan pembelian dan produksi kendaraan sehingga akan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional (PEN).Penurunan tarif tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah ditanggung oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.“Kepmen ini untuk menetapkan kendaraan bermotor yang dapat menerima fasilitas PPnBM DTP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 tahun 2021,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, dilansir dari rilis Kemperi

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi meninjau progres pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) di Jalan Lingkar Timur Rangkah Kidul, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, Senin (1/3/2021). Kunjungan ke KIH dilakukan usai proses sertijab di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo. Khofifah ingin Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik itu turut mengawal pembangunan KIH untuk menyediakan kawasan industri bagi industri kecil menengah (IKM). Gubernur Khofifah mengatakan, KIH di Sidoarjo ini akan menjadi yang pertama di Jawa Timur dan di Indonesia, untuk kawasan industri yang menyediakan kawasan khusus untuk IKM dan untuk produk-produk halal. "Ini akan jadi yang pertama di Indonesia, KIH untuk IKM. Maret akan diluncurkan. Mudah-mudahan semua dilancarkan," kata Khofifah. Berdasarkan pantauan di lapangan, kawasan KIH yang ditinjau Khofifah dan Muhdlor saat ini masih tahap pengurukan. Di lokasi saat ini bany

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menimbulkan pro kontra. Banyak yang berpandangan negatif karena Perpres itu mengizinkan investasi untuk komoditas minuman keras (miras) di 4 provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Namun Pemprov Bali justru menyambut baik hal itu. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali. "Dengan berlakunya Perpres Nomor 10 Tahun 2021, memberikan peluang usaha bagi masyarakat Bali melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali guna memenuhi kebutuhan pasar domestik, dan pasar bagi wisatawan, serta ekspor," ujar Gubernur Bali I Wayan Koster, Senin (1/3/2020). Wayan menjelaskan secara nasional minuman beralkohol 80% beredar di Bali, karena Bali merupakan daerah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara yang membutuh

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat membangun sinergitas dengan perbankan syariah untuk mempermudah pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) memperoleh pembiayaan murah. "OJK menjadi bagian dari program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah(TPAKD) NTB, dan akan bersinergi agar IKM bisa mengakses lembaga keuangan," kata Kepala OJK NTB Farid Faletehan, dilansir dari Antara, Selasa, 2 Maret 2021. Ia mengatakan jumlah IKM di NTB relatif banyak, baik yang sudah berizin atau belum (formal dan informal), tapi hampir semuanya susah mengakses ke perbankan karena tingkat kelayakannya dinilai masih rendah. Oleh sebab itu, kata Farid, Dinas Perindustrian NTB sudah menyiapkan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Industri (Simanis). Dalam aplikasi tersebut tercatat data-data IKM yang menjadi binaan dinas. Aplikasi tersebut akan dikembangkan dengan memasukkan data tujuh perbankan syariah di NTB, yang memiliki produk pembiayaan murah berbasis syariah untuk pel

 Dinas Koperasi dan UMKM ikut berperan dan terus berupaya meningkatkan kualitas dan penguatan koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis syariah dan digitalisasi. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jatim, Dr Mas Purnomo Hadi MM, Selasa (2/3/2021). “Seperti  yang dituangkan dalam Nawa Bhakti Satya pada poin ke-7 yaitu Jatim berdaya yang di dalamnya berisi tentang program-program yang harus dilakukan para OPD. Termasuk dinas Koperasi yang mempunyai tugas di mana UMKM harus diberdayakan, koperasi perempuan harus diberdayakan, termasuk di dalamnya bumdes, termasuk di dalamnya branding,  dan juga termasuk sertifikasi terhadap produk UMKM,” katanya Lebih lanjut dikatakannya, saat ini mengarah ke digitalisasi yaitu 4.0 yang sudah berjalan selama ini, namun harus diimbangi dengan suatu kegiatan-kegiatan yang berbasis syariah. Koperasi di Jawa Timur ada 22.450, namun masih 15 persen koperasi syariah yakni 3.250 koperasi syariah. “Saya berharap dalam jangka waktu

Industri kecil menengah (IKM) NTB bekerja sama dengan PT PLN membuat 152 kendaraan listrik. Hal ini menjadi bukti NTB mampu dan siap memanfaatkan kendaraan listrik untuk memberikan kontribusi yang baik bagi bumi. Hal itu diungkapkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat me-launching Era Kendaraan Listrik untuk NTB Gemilang, bertajuk 'Hadirkan Energi Bersih di Provinsi NTB Wujudkan Visi NTB Asri dan Lestari', yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB. "Era kendaraan listrik tidak bisa dihindari. Bahkan, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, program pertamanya melarang penggalian bahan bakar fosil kembali, karena dalam waktu yang tidak terlampau lama negara Amerika Serikat, Eropa bahkan China akan menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. Jadi kita bukan latah ikut-ikutan bahwa NTB akan menggunakan mobil dan motor listrik, tetapi ini adalah tuntutan dunia," tutur Zul dalam keterangan tertulis, Jumat (26/2/2021).Ia juga memberikan apresiasi kepada seluru