BANDUNG - Indonesia dinilai perlu bersikap dalam menghadapi gelombang digitalisasi ekonomi yang terjadi saat ini. Tujuannya agar digitalisasi ekonomi di Indonesia tidak dikuasai pihak asing.
"Fenomena digitalisasi ini menurut saya memang sekarang ada di titik yang kita ini perlu bersikap," kata Ketua Umum Asosiasi Digital Enterpreneur Indonesia (ADEI) Handito Joewono dalam Seminar Nasional dan Kongres ISEI XX di Bandung, Kamis (9/8/2018).
Menurutnya, digitalisasi ekonomi di Indonesia tidak bisa dihindari. Sebab, digitalisasi ekonomi sudah terjadi secara global.
"Kita sedang dalam posisi yang tidak bisa mundur lagi. Kita sudah ada di posisi yang maju terus atau atau ditinggalin orang (negara) lain," ungkapnya.
Saat ini, gelombang digitalisasi ekonomi yang masuk ke Indonesia seolah dibiarkan begitu saja. Itu bisa dilihat dari banyaknya perusahaan asing yang bergerak dalam bidang digitalisasi ekonomi di Indonesia.
"Indonesia nyaris tidak melakukan apapun (untuk mencegahnya)," ucap Handito.
Menurutnya, sebuah keajaiban yang terjadi saat perusahaan-perusahaan di bidang ekonomi digital tetap bertahan. Hal itu karena mereka disokong dana besar dari investor, khususnya investor asing.
"Dengan begitu, bisa ditebak pemain lokal di mana posisinya," cetusnya.
Dia lalu mencontohkan keberadaan perusahaan ekonomi digital yang membuat para pelaku usaha informal bisa memasarkan dagangannya melalui aplikasi online. Sehingga, pelaku usaha formal dan informal bisa bersinergi.
Tapi, di saaat yang sama, di balik itu justru yang menjadi penguasa digital Indonesia sesungguhnya adalah para investor atau perusahaan-perusahaan asing. Pelaku usaha atau investor lokal hanya menjadi bagian kecil.
"Kalau ini dibiarkan terus bablas begini, struktur ekonomi Indonesia akan semakin dikuasai oleh pemain-pemain global. Kelihatannya UKM bisa memanfaatkan (aplikasi) itu, kelihatannya. Tapi dalam praktiknya semua dikuasai oleh pemain dunia," jelas Handito.
Dia pun memberi sejumlah catatan agar dunia ekonomi digital Indonesia tidak dikuasai pihak asing. Indonesia harus mengikuti perkembangan zaman untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan global di bidang ekonomi digital.
Pelaku usaha juga jangan dikuasai oleh digitalisasi. Sebaliknya, digitalisasi harus membuat pelaku usaha menjadi lebih baik.
Ekonomi digital juga harus membuat rakyat Indonesia sejahtera. Unsur keindonesiaan pun harus dipertahankan. Misalnya, perusahaan-perusahaan di bidang digital ekonomi harus tetap sahamnya dimiliki orang Indonesia meski sahamnya kecil.
Handito juga menyarankan, agar pemerintah mengatur berbagai hal terkait digitalisasi ekonomi di Indonesia secara detail. Sehingga, ada aturan dan arah yang jelas agar digitalisasi yang ada tidak kebablasan.
"Ini kalau perlu dibuat regulator. Seperti di negara lain, startup dijaga harus ada saham lokal," tegasnya.
Indonesia pun perlu memiliki digital economy centre. Salah satu tempat yang dinilai layak untuk pengembangan digital economy centre adalah Batam yang menerapkan free trade zone.
Yang tak kalah penting, pemerintah juga harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk menghadapi digitalisasi ekonomi yang semakin berkembang. Sebab, SDM yang ada saat ini dinilai kurang.
"Kalau ada yang mengatakan (SDM di bidang ekonomi digital) cukup, itu cuma nyeneng-nyenengin doang, faktanya kurang," katanya.
"Kita perlu besar-besaran mengembangkan SDM di bidang teknologi supaya Indonesia tidak ketinggalan, tapi bisa jadi pemain utama di digital ekonomi dunia," pungkas Handito.
sumber: https://economy.okezone.com/read/2018/08/09/320/1934097/indonesia-harus-punya-pusat-ekonomi-digital-ini-alasannya?page=1
Komentar
Posting Komentar